Antara Banjir, Jalan Rusak, dan Sampah Berserakan

Pasca ditahannya Abdillah-Ramli, Pemko Medan kehilangan greget. Ujung-ujungnya warga menjadi korban. Benarkah Pj Walikota Afifuddin bermain aman?

Awal pekan ini Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Stasiun Bandara Polonia Medan melansir informasi bahwa hingga Desember mendatang Kota Medan dan sekitarnya masih akan diguyur hujan. Hanya informasi biasa sepertinya. Tapi tidak bagi seluruh warga Kota Medan. Informasi itu seolah menjadi gong kematian!

Saban kali hujan turun, kota ini terancam direndam banjir. Bahkan, hujan setengah jam saja sudah cukup untuk merendam sebagian besar kawasan kota ini. Kalau sudah begitu, warga juga yang akan kerepotan. Rumah tergenang banjir adalah pemandangan biasa di pinggiran kota. Malah, belakangan air juga mulai menggenangi rumah-rumah warga di inti kota. Selain becek, ancaman penyakit, ada momok yang lebih berbahaya sebenarnya: jalanan kota akan semakin pendek usianya.

Kenapa banjir semakin akrab dengan kita sekarang ini? Buruknya drainase kota adalah penyebabnya! Ini sudah diakui Pj Walikota Medan H. Afifuddin Lubis di depan anggota Tim I DPRD Sumatera Utara yang menyambangi kantornya belum lama ini. Afifuddin mengaku, drainase kota buruk menjadi salah satu penyebab kota ini sering dilanda banjir. “Tiga masalah utama yang dewasa ini dihadapi Kota Medan adalah jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi, serta masalah sampah yang tidak tertangani dengan baik,” ujar Afifuddin kala itu.

semrawutPengakuan Afifuddin itu memang benar. Seluruh gorong-gorong di kota ini nyaris tidak berfungsi. Belum lagi parit-parit di depan rumah warga yang selalu tersumbat. Airnya hitam, dan sampah di mana-mana. Saat hujan deras turun, itu adalah malapetaka yang sebenarnya.

Kita beralih ke masalah lain. Hingga pekan ini, Gunawan, 26 tahun, warga Jalan Sidodame Gang Famili, Medan, sedang mendongkol hebat. Empat bulan sudah dia menunggu pengurusan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Tapi ia seperti menunggu Godot. “Sudah bosan aku bolak-balik tanya kapan KTP dan KK selesai. Aku sangat membutuhkannya,” ujar Gunawan dengan nada tinggi. Ia semakin kesal karena sudah sempat memberikan “panjar” uang sebesar Rp 100 ribu. “Sisanya Rp 100 ribu lagi begitu urusan selesai,” katanya. Bagi pengemudi becak motor ini, uang sebesar itu tentu sangat bernilai.

Ah, soal sulitnya mengurus KTP di kota ini pasca ditahannya Walikota Abdillah dan Wakilnya Ramli Lubis, menjadi cerita yang biasa. Sejak Januari lalu, masalah ini sudah mengemuka.

Tak hanya Gunawan yang bermasalah dengan KTP. Ada ribuan warga lain yang sedang mangkel. Salah satunya M. Taufiq, 26 tahun, warga Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas. Rabu lalu, kekesalannya sudah memuncak ke ubun-ubun. Saat mengikuti tes seleksi CPNS Depag Sumut, Taufiq harus pulang dengan tangan kosong. Petugas seleksi di Kabupaten Sergai, menyatakan ia tidak bisa ikut seleksi karena berkas tidak lengkap. “Alasannya karena KTP saya tidak ada dan resi pengganti dinyatakan tidak berlaku,” ujarnya dongkol. Meski sudah mencoba memberikan penjelasan sudah mencoba mengurus selama tiga bulan – alasan pihak kelurahan karena blanko habis – Ketua Panitia Penerimaan CPNS Depag Sergai keukeuh tidak menerimanya. Ternyata, selain Taufiq, sudah ada sekitar 40 orang penduduk Kota Medan yang ditolak berkasnya karena kasus serupa.

Karena insiden itu, Taufiq merasa sangat terpukul dan kecewa. Cita-citanya menjadi PNS Depag harus kandas karena tersandung KTP. “Mohon perhatian aparat terkait. Ini sangat merugikan penduduk Kota Medan,” katanya kesal.

Selain masalah KTP, persoalan sampah juga membuat rapor Pemko Medan semakin buruk di mata warganya. September lalu, dua warga Medan, Elok Jamaluddin, 34 tahun, warga Jalan Merdeka samping Rel Kereta Api, Kelurahan Pulo Brayan Kecamatan Medan Barat, dan Edi Suhendri, 23 tahun, penduduk Dusun I Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, menggugat Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan (Tergugat I dan Pemko Medan (Tergugat II) ke Pengadilan Negri (PN) Medan, 22 September lalu.

Jamaluddin, pengusaha kedai nasi Sinar Famili di Jalan Merdeka dekat Rel Kereta Api Kelurahan Pulo Brayan mangkel akibat Jalan Jemadi yang tidak jauh dari warungnya, dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Begitu juga Suhendri. Petugas Satpam di Yayasan UISU di Jalan Puri, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota ini terganggu dengan keberadaan tempat pembuangan sampah sementara di dekat kediamannya.

Sayangnya, “peperangan” ini akan berakhir sebelum benar-benar “selesai.” Zulham Effendi Mukhtar, kuasa hukum penggugat, menyebutkan gugatan itu bakal berakhir karena sudah terlihatnya arah menuju perdamaian antara warga dan Pemko Medan. Malah, pertemuan demi gencatan senjata itu sudah dilakukan. Sampah yang dikeluhkan sudah dibersihkan Pemko Medan.

Riwayat warga menggugat Pemko Medan bertambah. Senin lalu, 35 warga Medan sudah mendaftarkan gugatan sebesar Rp 500 miliar ke PN Medan. Para tergugat adalah Pemko Medan, Dinas Pekerjaan Umum dan DPRD Kota Medan. Gugatan ini terkait 49 titik ruas jalan rusak di Medan yang dinilai sangat merugikan. Pemko Medan dianggap lalai dalam memenuhi tugas dan kewajibanya dalam mengatasi kerusakan jalan yang semakin parah. Sedangkan dewan dinilai tidak melakukan usaha pengawasan yang baik terhadap kinerja Pemko. “Sebenarnya nilai gugatan itu bukan yang utama. Yang paling penting adalah keseriusan Pemko untuk memperbaiki dan memelihara infrastruktur jalan umum. Mereka lalai dan mengabaikan pelayanan publik,” ujar Farid Wajdi, Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), sebagai fasilitator warga dalam mengajukan gugatan.

Benar kata Farid. Dari kisah-kisah di atas, Pemko Medan sepertinya memang lalai dan cenderung mengabaikan pelayanan publik. Sejumlah sumber yang kami hubungi menilai Pemko Medan kehilangan greget dalam melayani warga Medan, apalagi pasca penahanan Abdillah – Ramli, Januari lalu atas dugaan kasus korupsi. Tujuh bulan sejak penahanan itu, Pemko Medan seperti anak ayam kehilangan induk.

“Tidak ada semangat untuk melayani,” kata Robinson Sembiring, pengamat sosial dan politik menilai kinerja Pemko Medan. Dosen Departemen Administrasi Negara FISIP USU ini mengatakan, selama menjadi penduduk Medan, ia belum pernah merasakan sebuah program spesifik yang sesuai kebutuhan masyarakat. Padahal sangat banyak permasalahan yang muncul.

Pakar Perkotaan, Filiyanti Bangun, juga berpendapat serupa. Menurutnya, kinerja Pemko Medan terutama pasca penahanan Abdillah awut-awutan. “Pelayanan publik, terutama infrastruktur jalan sudah sangat kronis. Padahal pajak yang dibayar masyarakat sangat besar. Pelaksanaan pemerintahan kacau-balau,” sebut Filiyanti kepada Sihar Sitompul dari Weekly.

Pengangkatan dan pelantikan Penjabat Walikota Afifuddin Lubis untuk menjalankan roda pemerintahan juga tidak menolong banyak. Nyaris tiga bulan setelah pelantikan, kinerja Afifuddin sangat senyap. Ia hampir tidak bisa berbuat banyak menghadapi warisan carut-marutnya roda pemerintahan sepeninggal pemimpin sebelumnya. Afifuddin ternyata tidak bisa langsung menyelesaikan persoalan yang sudah menggunung itu. Ia semakin tak pede saat LPJ Walikota Medan terkait pelaksanaan APBD Tahun 2007 yang disampaikan pada sidang paripurna DPRD Medan, September lalu “ditolak” anggota dewan karena tidak melampirkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Benarkah (Kepemimpinan) Pemko Medan sekarang ini cenderung mengambil “jalan aman” mengingat mereka masih trauma dengan dua mantan “bos” yang kini mendekam di sel penjara? Benarkah Afifuddin memainkan langkah catur yang sama? Sebagai birokrat sejati, Afifuddin memang cenderung “bermain aman.” Bahkan ia tidak pernah protes saat media menudingnya sebagai pemimpin tanpa konsep. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Afifuddin cuek, tokh roda pemerintahan tinggal sebentar lagi saja.

Melihat gaya kepemimpinan Afifuddin ini, Robinson menilai hal itu memang tipikal pejabat Indonesia. “Hal yang sama juga terjadi di daerah lain. Pejabat seperti ini takut kalau di masa depan mereka akan terganjal. Apalagi kalau bercermin dari mantan bos-nya,” kata Robinson.

Afifuddin juga dinilai tidak akan berbuat banyak. Ia tidak akan berani “menelurkan” kebijakan fundamental. “Sejak awal Afifuddin tidak akan berbuat banyak. Tapi, siapapun pengganti Abdillah tidak akan bisa diharapkan. Pada akhirnya mereka bisa disebut sebagai boneka,” ujar Warjio, pengamat politik dari Departemen Ilmu Politik, FISIP USU.

Alumnus Universitas Sains Malaysia ini menilai Pemko Medan sudah kehilangan marwah yang mengakibatkan seluruh jajaran Pemko terpengaruh secara psikologis. “Kota Medan saat ini berjalan tanpa pemimpin. Abdillah dan Ramli pemimpin yang dipilih rakyat. Tapi sayangnya mereka mencederai itu,” ujarnya.

Lantas, bagaimana seharusnya? Robinson menilai Walikota yang baru seharusnya jangan mau dipusingkan warisan permasalahan oleh pemimpin sebelumya. Memang ada saja warisan masalah yang bersifat urgen. Pejabat boleh berganti, tapi, menurut Robinson, kegiatan pembangunan harus jalan terus. “Pagari diri dari masalah pejabat terdahulu. Jangan mau jadi bayang-bayang,” tambahnya. Kalau sudah begitu, penduduk Medan bisa menilai kinerja kepemimpinan Afifuddin sebagai walikota yang “sebenar-benarnya.”

Akhirnya, warga hanya berharap agar Pemko Medan dengan kepemimpinan yang sekarang ini bisa bekerja lebih keras dan maksimal. Kalau tidak mau mendapat predikat tidak enak, ya monggo kerja serius dan lebih pro masyarakat banyak. (DS-Midian Simatupang dan Liston Damanik. Artikel ini sudah dimuat di Rubrik Fokus Medan Weekly edisi 13, 21 – 27 November 2008)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s