Jalanku Buruk, Kau Kugugat

jalan-krakatau

Lelah dengan fasilitas jalan yang buruk, warga bersiap gugat Pemko Medan.

Zuhaida, warga Belawan, seringkali ngedumel bila berpergian dari rumahnya. Ia kesal setiap kali harus melintasi jalan rusak yang semakin marak di kota ini. Saking kesalnya, tak jarang ia mengoceh dan mengumpat di dalam hati saat melintasi jalan berlubang. Kejengkelannya meradang saat musim hujan tiba, tau sendiri, selain banjir jalan pasti menjadi becek.

Memang, jalan di sekitar tempat tinggal Zuhaida tak karuan. Lubang di mana-mana. Saat hujan, air menggenangi jalan yang berlubang. Itulah malapetaka sesungguhnya. Kata Zuhaida, ia pernah melihat ibu dan anaknya yang hendak pergi belanja luka-luka karena sepeda motornya terjengkang saat berusaha menghindari jalan berlubang.

Ketidaknyamanan inilah akhirnya mendorong Zuhaida mendaftarkan diri ke Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) untuk bisa ikut menggugat Pemerintah Kota Medan. “Biar pemerintah mau memperhatikan kondisi jalan dan segera memperbaikinya,” kata Zuhaida.

Kekesalan juga dialami Jhoni, warga Kompleks Cemara Hijau. Kepada tabloid ini, profesional muda yang bergerak dalam industri asuransi di Medan ini berkisah separuh emosi. “Kewajiban saya selama ini membayar berbagai pajak dan retribusi sudah dipenuhi, tapi apa yang didapat? Fasilitas jalan yang diberikan Pemko Medan semakin lama malah semakin buruk,” kata Jhoni.

Malah, Jhoni sudah siap berhadapan dengan Pemko Medan dalam persidangan nanti, termasuk membeberkan bukti-bukti bila diminta. Empat bulan belakangan ini Jhoni memang rajin memotret jalan-jalan yang rusak.

Tak hanya Zuhaida dan Jhoni, sejumlah warga yang kami tanyai mengaku sebel melihat jalanan rusak yang seperti dicuekin Pemko Medan itu. Umumnya, mereka kecewa karena sudah membayar pajak, retribusi, dan lainnya. Namun, fasilitas umum – utamanya jalan – tak kunjung diperbaiki.

Anggaran perbaikan infrastruktur jalan yang minim, seperti yang dihembuskan Pemko Medan pun dinilai tidak masuk akal. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Dana dari penerimaan pajak kendaraan yang jumlahnya cukup besar itu dipertanyakan. “Ini bukan karena tidak sanggup, tapi bentuk kelalaian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,” kata Farid Wajdi Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen kepada MW.

Kelalaian ini menjadi senjata LAPK untuk “memerangi” Pemko Medan. Lembaga ini melihat ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan negara, ketika negara tidak dapat menunaikan kewajibannya. “Harusnya pemerintah memberikan pelayanan kepada warga dalam konteks bingkai negara, negara itu adalah negara kesejateraan,” tutur Farid.

Gagasan menggugat Pemko Medan itu sudah dilakukan LAPK sejak dua tahun lalu. Langkah itu diambil karena melihat ada kebuntuhan yang terlihat di tengah masyarakat yang menuntut perbaikan infrastruktur jalan ke Pemko Medan dan DPRD Medan. “Marahnya itu sudah sampai di ubun-ubun, masyarakat sudah tidak tahu berbuat apalagi,” kata Farid.

Kondisi ini lah akhirnya mulai mendorong LAPK untuk memfasilitasi masyarakat yang menuntut haknya. “Dari pada kita membiarkan masyarakat menempuh jalannya sendiri misalnya dengan melakukan anarkisme seperti yang terjadi di daerah lain mengapa tidak kita belokkan saja, niat baik, niat positif menjadi proses hukum,” ujar Farid.

LAPK dan LBH Kongres Advokat Indonesia (KAI) akhirnya membuka undangan kepada warga Kota Medan yang berminat ikut menggugat. Caranya pun cukup simple, bisa lewat line telepon, faksimil dan email. Tapi, “Korban kita adalah masyarakat khususnya yang punya kendaraan,” papar Farid. Undangan itu rupanya ikut menyulut kedongkolan warga lain yang mungkin telah lama dipendam.

Tercatat sudah 15 orang mendaftarkan diri menjadi penggugat. Dari sederetan nama yang mendaftarkan diri sebagai penggugat, terdapat sejumlah nama dari berbagai profesi seperti advokat, dosen, wartawan hingga anggota dewan. “Sebenarnya ada ratusan warga yang berminat, tapi sengaja kita seleksi. Kita harap nantinya seluruh elemen masyarakat nantinya dapat terwakilkan oleh kelompok penggugat ini,” ujar Farid.

Nanti, di persidangan, LAPK merangkul LBH KAI yang dijadikan sebagai penyedia kuasa hukum bagi warga. “Materi gugatannya disusun LAPK, KAI sebagai pendamping hukum,” kata Efendi Mukhtar. Tim pendamping sudah dipersiapkan. Rencananya, sebanyak 10 orang pengacara nantinya akan diterjunkan. Soal honor pengacara dan biaya persidangan, KAI pun tidak akan memungutnya dari masyarakat.

“Kalau ada yang memberikan secara sukarela untuk membantu lancarnya persidangan ya kita terima. Intinya disini tidak ada paksaan,” ungkap Efendi. Gratisan belum tentu tidak bergigi bukan? (Laporan: Midian Simatupang. Artikel ini sudah dimuat di Medan Weekly, edisi 11, 7 – 13 November 2008) Foto: Fauzi Ilham – Medan Weekly

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s