Dulu Menang, Bagaimana Sekarang?

Gugatan warga Medan terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Medan terkait kerusakan jalan berpeluang besar untuk menang. Sudah pernah terjadi, kok.

Kisah warga Kota Medan menggugat Pemerintah Kota Medan terkait buruknya fasilitas jalan umum ternyata bukan hal baru. Dulu, pada akhir tahun 1980an, Galung Hutabarat, menggugat Pemko Medan secara perdata karena ia sebal dengan buruknya kondisi Jalan Gajah Mada Medan. Kala itu, setelah melewati berbagai tingkatan peradilan, gugatannya yang dimajukan pengacara H Hasanuddin Sitorus dkk menang. Dinas Pekerjaan Umum selaku tergugat dipaksa membayar denda karena dianggap lalai. Kisah ini disampaikan Gindo Nadapdap, seorang praktisi hukum yang juga merupakan Ketua LSM Kelompok Pelita Sejahtera (KPS).

Cerita sukses gugatan warga ini bahkan sempat menjadi buah bibir, bahkan menjadi bahan diskusi perkuliahan saat Gindo masih mahasiswa. “Kerusakan jalan seperti di Medan sangat mengkhawatirkan keselamatan pengguna jalan,” ujar Gindo.

Dua puluh delapan tahun berlalu, gugat-menggugat karena jalanan rusak ini kembali menggema. Rencananya, warga Medan diwakili Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) kembali siap mengayunkan kapak peperangan. Lawannya masih itu juga: Pemko Medan. Kepada tabloid ini, Farid Wajdi, Direktur LAPK, mengatakan gugatan itu segera akan didaftarkan.

Apakah peperangan kali ini akan kembali dimenangkan warga? Mangaliat Simarmata, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara meyakini warga akan kembali menjadi pemenang. Kata Mangaliat, jalan rusak di banyak titik di Kota Medan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak memperhatikan hak-hak warga. Baginya, kondisi jalan dan infrastruktur lain di Medan sudah sangat memprihatinkan.

“Gugatan class action terhadap Pemko akibat rusaknya jalan-jalan di Medan merupakan sebuah pembelajaran bagi warga Medan mengenai hak-haknya. Langkah seperti ini patut didukung bersama oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap Kota Medan,” tegas Mangaliat. Baginya, gugatan ini muncul akibat ketiadaan visi jangka panjang pembangunan Kota Medan. “Pemko Medan harusnya belajar dari pemerintah pendudukan Belanda dalam perencanaan tata ruang,” tambahnya.

Mangaliat mencontohkan, penumpukan pembangunan yang terkonsentrasi pada satu titik, misalnya di kawasan Lapangan Merdeka. “Sebagai sebuah kota besar, Medan semestinya memiliki perencanaan tata ruang yang mengatur spesifikasi peruntukan wilayah,” katanya. Seandainya pusat pemerintahan maupun bisnis dan lokasi perkantoran tidak lagi berkumpul pada satu titik, kata Mangaliat, tentu saja akan sangat berpengaruh dalam pemerataan pembangunan dan kualitas infrastruktur seperti jalan.

Mangaliat berharap keterbatasan anggaran pembangunan maupun perbaikan jalan tidak dijadikan sebagai alasan oleh Pemko Medan. Justru, kondisi itu bisa disiasati dengan perencanaan pembangunan yang bersifat visioner melalui tahapan-tahapan pembangunan. “Kita paham dengan keterbatasan anggaran. Yang penting bagaimana pembangunan dan perbaikan dilakukan secara visioner dan bertahap demi kualitas. Jadi, tidak tambal-sulam seperti saat ini,” tandas Mangaliat.

Perencanaan visioner ini termasuk di dalamnya pemanfaatan aliran Sungai Deli dan sungai lainnya sebagai sarana transportasi. Begitu pula dengan rencana menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api baik untuk kebutuhan transportasi antarkota maupun dalam Kota Medan.

“Pemikiran untuk melakukan sesuatu setelah terjadi bencana seharusnya dihindari,” ucapnya. Kalau rencana seperti ini terealisasi, mungkin Pemko Medan akan bisa tidur tenang. (Laporan: Sihar Sitompul. Artikel ini sudah dimuat di Medan Weekly, edisi 11, 7 – 13 November 2008)

One thought on “Dulu Menang, Bagaimana Sekarang?

  1. Sebuah himbauan menyejukkan. Kita sesama manusia harus saling menghargai dan menghormati. Lihatlah filosofi semut. Kenapa ini perlu, sebab di dunia ini tak ada kebenaran mutlak. Kecuali hukum fisika. Itu juga tidak mutlak penuh. Dan bagi kami orang Cina/Tionghoa, kami orang hanya lebih suka yang klasik yaitu yang ikut Muhammadiyah atau NU. Kami tidak suka yang jenggot2 seperti orang2 PKS, atau orang2 Muslim ektrim lainnya, seperti aliran Maliki, Hambali dan lainnya yang baru “diimpor” ke Indonesia belum lama, dan cenderung ekstrim, ada yang pakai jengot, norak. Ahmadiyah sebetulnya baik dan orang-orangnya tidak ekstrim. Tapi karena baik dan bisa banyak pengikut, maka difitnah dan dijegal bahkan mereka dibunuh. Padahal, negeri ini bukan negara Islam, tapi sekuler berdasarkan Ketuhanan YME seperti pada Pancasila, dasar negara, ini sangat penting. Artinya, orang boleh beragama apasaja memilih aliran apasaja selama tidak melanggar hukum nasional.

    Dan ini soal penting. Perombakan kabinet? Mutlak penting. Bayangkan, seorang menteri diangkat hanya karena dulu suka demo dan sok aksi di depan Kedubes Amerika memanfaatkan isu laris-manis yaitu Palestina-Israel. Membela sesama manusia di Palestina penting, tapi jangan sampai kita diperalat oleh tokoh-tokoh yang suka mengeksploitasi sentimen sesama manusia atau agama atau etnis untuk kepentingan dia-dia orang.

    Padahal itu hanya untuk mendapat kursi menteri atau persentase perolehan dalam pemilu. Itu permainan mudah dibaca dari PKS. Kini terbukti sudah bahwa Tifatul Sembiring tidak kapabel. Semua orang tahu pasti dan harusnya dia sudah di-reshuffle sejak dulu. SBY sendiri sejak dulu sudah di atas angin, padahal, dia menang hampir mutlak pada pemilu 2009. Tapi SBY takut tanpa alasan, dengan memutuskan membuat “jaring pengaman” tak perlu yaitu koalisi bersama PKS dan Golkar. Sekarang SBY baru tahu kalau Tifatul itu tidak berguna. Negara mau dikemanakan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s