Cagubsu Belum Aman

Meski sudah ditetapkan dan mengantongi nomor urut, Cagubsu dan pasangannya ternyata belum aman betul. Salah dalam kampanye, apalagi menyangkut pendanaan, pencalonan bisa dibatalkan.

Hal ini mesti dicermati betul oleh para pasangan Cagubsu. Jangan hanya karena kesalahan kecil, terpaksa harus menerima sanksi pembatalan. Penegasan ini dilontarkan Ketua KPU Sumut, Irham Buana Nasution di ruang kerjanya, Kamis (21/2).

“Bentuk sanksi ini terdapat pada Keputusan KPU Sumut Nomor 7 tentang Tata Cara Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumut pada bagian pengaturan dana kampanye,” ungkapnya, usai bertemu dengan Panwas Sumut dan KPID. Pertemuan dimaksudkan untuk menyatukan persepsi soal aturan-aturan kampanye.

Dipaparkannya, sanksi berat ini dapat dijatuhkan jika pasangan calon menerima sumbangan maupun bantuan kampanye dari negara asing, lembaga swasta asing, LSM asing dan warga negara asing.

“Pembatalan sebagai pasangan calon juga dapat dijatuhkan jika pasangan menerima sumbangan maupun bantuan kampanye dari penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitas, juga dari pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD,” tegas Irham.

Setiap sumbangan atau bantuan terlarang itu harus dilaporkan kepada KPU Sumut paling lama 14 hari setelah masa kampanye berakhir dan disetorkan ke Kas Daerah dengan bukti setoran yang juga dilaporkan kepada KPU Sumut.

Sanksi berat lain, lanjut Irham, apabila pasangan calon, tim dan juru kampanye menjanjikan maupun memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Diterangkannya, jika tanggal putusan pengadilan jatuh pada tahap kampanye, maka sanksi yang dijatuhkan adalah pembatalan pasangan calon. Jika tanggal putusannya pada tahap penghitungan suara, maka suara sah pasangan calon dinyatakan tidak sah.

“Dan jika tanggal putusan pengadilan pada tahap penetapan calon terpilih, maka kedudukannya diganti pasangan calon terpilih peringkat suara terbanyak berikutnya,” terang Irham.

Dalam kesempatan itu, dia juga menerangkan pasangan calon juga wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan didaftarkan kepada KPU Sumut. Sedangkan soal sumbangan, lanjutnya, bisa berasal dari perorangan maupun badan hukum swasta.

“Dan soal sumbangan ini tetap ada aturan yang tidak boleh dilanggar,” tegasnya. Sumbangan perorangan tidak boleh lebih dari Rp 50 juta dan sumbangan badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp 350 juta. Irham juga menyebutkan, setiap sumbangan dengan nilai Rp 2,5 juta baik dalam bentuk uang maupun materi lainnya wajib dilaporkan kepada KPUD Sumut dan identitas penyumbang harus jelas.

“Laporan ini harus masuk ke KPU Sumut satu hari sebelum dan sesudah masa kampanye berakhir. Dan KPU Sumut juga harus mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye tiap pasangan calon kepada masyarakat satu hari setelah mendapat laporan,” lanjutnya seraya menjelaskan masa kampanye berlangsung selama 14 hari dan berakhir tiga hari sebelum pemungutan suara yang jatuh pada 16 April mendatang.

Penggunaan dana kampanye yang mencakup persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan juga wajib dilaporkan pasangan calon tiga hari setelah pemungutan suara.

“Selanjutnya KPU Sumut harus menyerahkan laporan dana kampanye ini kepada akuntan publik yang telah mendapat akreditasi dari Departemen Keuangan paling lambat dua hari setelah menerimanya,” sebutnya, seraya menambahkan, akuntan publik mempunyai waktu 15 hari melakukan audit dan menyerahkannya ke KPU Sumut untuk diumumkan kepada masyarakat. (Teja Purnama/Global)

One thought on “Cagubsu Belum Aman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s