Maaf, Abdillah-Ramli Dilarang Keluarkan Kebijakan

Walikota Medan Abdillah dan wakilnya Ramli telah menjadi tahanan KPK. Mendagri Mardiyanto pun melarang keduanya mengeluarkan kebijakan terkait pemerintahan dari balik jeruji penjara.


“Dalam status seperti ini, pejabat yang sedang dalam status ini, jangan mengeluarkan langkah-langkah administratif yang berlaku. Nanti tidak pas, karena tidak jernih berpikirnya. Hadapi dulu persoalannya,” kata Mardiyanto usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Jumat (4/1).

Mendagri mengatakan, penetapan status tersangka sekaligus keputusan penahanan terhadap Abdillah-Ramli oleh KPK adalah kasus hukum. “Itu kasus hukum. Karena kasus hukum, tentu Mendagri tetap mengacu pada norma yang ada,” katanya.

Mendagri mengaku tidak dapat langsung memberhentikan Abdillah dan Ramli. “Kasus ini kan masih dalam proses hukum. Mendagri tetap mengacu kepada norma hukum. Kalau statusnya tersangka, tentu tidak bisa kita berhentikan. Kalau statusnya lebih berat lagi, nanti kita tinjau,” jelasnya.

Mendagri mengakui penahanan Abdillah dan Ramli mengganggu roda Pemko Medan. Tanpa bermaksud memengaruhi proses hukum, ia berharap pemeriksaan terhadap keduanya dapat tuntas secepatnya. ”Kalau sampai dua pejabat itu kosong, tentunya pemerintahan terganggu. Kita berharap ada perbaikan dalam waktu dekat. Semua berjalan sesuai prosedur dan yang memeroses hukum bisa berpikir jernih,” sebut Mardiyanto.

Mendagri menjelaskan, pemerintah amat berharap roda pemerintahan daerah tetap berjalan baik di tengah operasi penegakan hukum. Pemerintah tidak akan mencampuri proses hukum terhadap Abdillah-Ramli. Tidak ada arahan apapun dari Presiden SBY dalam kasus ini. ”Prinsipnya pemerintah tidak akan intervensi proses hukum, biar berjalan sesuai prosedur berlaku. Tapi tentu pemerintah mengharapkan untuk pemerintahan bisa berjalan baik. Itu harus dipedomani semua pihak,” tandas Mardiyanto.

Selama Abdillah menjalani proses hukum, Mendagri meminta Sekda Medan Drs H Afifuddin Lubis menjadi pelaksana tugas walikota. ”Sekda masih ada dan kami minta Sekda didayagunakan dengan maksimal,” ujar Mendagri.

Hal senada disampaikan Menkum HAM Andi Mattalata. ”Pemerintahan jangan sampai vakum. Apalagi ini baru saja penyerahan DIPA, banyak hal harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan negara,” ucap Andi di Kantor Presiden.

Sepanjang sejarah, kata Andi, baru kali ini ada pasangan pucuk pimpinan daerah yang secara bersamaan terpaksa meringkuk di tahanan. Sebelum ini hanya salah satu saja yang ditahan. ”Memang baru pertama kali ini ya keduanya ditahan. Biasanya wakilnya tidak, atau salah satu. Banten dan Sulteng dulu gubernurnya, wakilnya tidak. Ini pertama kali,”  ujar Mattalata.

Abdillah menjadi tahanan KPK sejak Rabu malam. Ia ditempatkan di Blok B ruang tahanan Polda Metro Jaya. Sedangkan Ramli dijebloskan ke sel Mabes Polri Jumat (4/1) pukul 03.00 WIB, setelah sebelumnya dijemput paksa penyidik KPK. Abdillah-Ramli ditahan dengan sangkaan korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD 2002-2006 yang merugikan negara sebesar Rp 29,69 miliar. (Harian Global)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s