Walikota Medan Ditahan!

13-des-fauzi-abdillah.jpg
Tahun 2008 sepertinya tidak bersahabat bagi Walikota Medan Drs Abdillah. Rabu (2/1) ia resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diperiksa selama 12 jam. Ia kini mendekam di Rutan Polda Metro Jaya.

Abdillah diperiksa KPK mulai pukul 09.00 WIB. Ia ditanyai tim penyidik di lantai V Gedung KPK Jalan Rasuna Said Jakarta. Sekitar pukul 20.45 WIB, Abdillah dibawa ke Rutan Polda Metro Jaya dengan menggunakan mobil tahanan KPK. “Abdillah telah ditahan. Barusan kita bawa ke Polda Metro Jaya,” ucap Johan Budi saat dihubungi pada pukul 20.45 WIB.

Abdillah yang mengenakan baju koko berwarna putih terlihat pucat dan lemas. Sejak keluar dari Gedung KPK hingga memasuki mobil tahanan, Abdillah sama sekali tidak mau berkomentar kepada wartawan. Abdillah ditempatkan di ruang tahanan Blok B Polda Metro Jaya Jalan Sudirman Jakarta Selatan. Ia dilaporkan satu kamar dengan mantan Walikota Makassar Amiruddin Maula.

Abdillah akan menjalani penahanan selama 20 hari. Setelah itu, KPK akan melakukan proses penuntutan terhadap kasus dugaan penyimpangan dana APBD Medan 2002-2006 dan dugaan mark up mobil pemadam kebakaran. “Abdillah dititipkan di Polda Metro Jaya selama 20 hari sebelum sampai kepada penuntutan,” jelas Johan Budi.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah. Menurutnya, Abdillah disangka telah merugikan negara sebesar Rp 29,69 miliar. Kerugian kasus pemadam kebakaran senilai Rp 3,69 miliar dan kasus penyalahgunaan APBD 2002-2006 sebesar Rp 26 miliar.

Terkait dua kasus itu, kata Chandra, KPK menjerat Abdillah dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU No 31/1991 junto UU No 20/2001 tentang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.

Chandra mengakui pihaknya telah menerima pengembalian uang dari Ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Delimunthe sebesar Rp 100 juta dan Rp 300 juta dari anggota DPRD Sumut Yulizar Parlagutan Lubis, terkait dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Abdillah dan Wakil Walikota Medan Ramli. “Pengembalian uang tidak akan meniadakan tindak pidana, kalau memperingan mungkin,” ujarnya.

KPK juga telah menetapkan Ramli sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan APBD Kota Medan periode 2002-2006. Menurut rencana, Ramli akan diperiksa sebagai tersangka pada Kamis (3/1). Abdillah dan Ramli ditetapkan menjadi tersangka sejak November 2007. Sedangkan dalam kasus dugaan mark up mobil pemadam kebakaran, keduanya menjadi tersangka sejak Juli 2007 lalu.

Abdillah yang telah membawa banyak pembangunan di Kota Medan tersangkut kasus APBD termasuk dugaan korupsi tukar guling 19 aset Pemko yang dilepas kepada pihak ketiga dengan harga lebih rendah dari harga bayar. Aset yang ditukar guling itu antara lain Kebun Binatang Medan seluas 2,9 hektar senilai Rp 26, 946 miliar, Balai Benih Dinas Perikanan dan Kelautan di Medan seluas 1,7 hektare senilai Rp 769 juta dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Medan seluas 2.067 meter persegi senilai Rp 3,461 miliar. Selain itu, SDN 060900 Jalan Brigjen Katamso Medan seluas satu hektar, ruislag RSU Paru dan lainnya.

Sementara itu, kuasa hukum Abdillah, Budi Santosa mengatakan, pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Ia berpendapat penyidikan terhadap Abdillah belum cukup bukti karena Ramli yang seharusnya diperiksa bersama Abdillah tidak memenuhi panggilan KPK. (Harian Global/ foto: Fauzi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s