Sumbangan Rumah dari LSM tak Dikenal

Seandainya setiap penerima bantuan kemanusiaan di Aceh diwajibkan untuk mengucapkan terima kasih kepada pendonornya, tentu saja 213 kepala keluarga (KK) atau 729 jiwa penduduk Desa Kuala Keureutoe Timur, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara, akan kebingungan.


Bagaimana tidak, hampir tidak seorangpun penduduk desa, sekretaris desa, dan geuchik kampung kecil sekitar 30 kilometer dari Kota Lhokseumawe, itu mengetahui pasti nama NGO asing yang telah membantu membangunkan 206 pintu rumah permanen tipe 36 untuk mereka.

“Saya tidak tahu namanya. Yang saya tahu cuma kalau yang membangunkan rumah itu adalah orang Jerman,” kata Ahmad Saleh, 45 tahun. Saleh tidak sendirian, hampir setiap warga Kuala Keureutoe yang saya tanyai juga mengaku tidak tahu. Tak terkecuali Sekretaris Desa Muhammad Thalib, S.Pd.

Beruntung saya bisa bertemu dengan Geuchik (Kepala Desa), M. Nurdin Hasbaalah, 43 tahun, sehari sesudah saya menginjakkan kaki di Desa Kuala Keureutoe Timur. “Yang saya tahu nama NGO-nya Help. Alamat mereka saya tidak tahu,” katanya.

Karena penasaran, saya lalu mencoba bertanya kepada Sekretaris Camat, Sofyan, SE. Sialnya, lagi-lagi dia cuma tahu nama, tidak alamat pasti NGO asal Jerman itu. “Saya tidak tahu. Namanya Help. Kabarnya kantor mereka ada di Lhokseumawe dan Medan. Coba tanya Dinas Kimpraswil di Lhokseumawe,” katanya. Si Sekcam menjawab ogah-ogahan. Mungkin dia lagi banyak kerjaan.

Jawaban ini keruan membuat saya belingsatan. NGO itu adalah salah satu narasumber utama saya dalam liputan kali ini. Untuk menghilangkan rasa kesal, saya lalu mengobrol dengan dua warga Kuala Keureutoe Timur yang sedang mengantre pembagian jatah hidup.

Saya menginjakkan kaki di Kuala Keureutoe Timur Selasa (12/7) sore. Kampung ini berjarak sekitar 3,5 kilometer dari Kantor Camat Tanah Pasir. Luasnya sekitar 153 ha (data menurut geuchik). Jalan menuju desa ini sangat jelek. Bervariasi antara jalan aspal keriting dan tanah bergelombang dengan lebar tak sampai dua meter. Kalau sistem suspensi kendaraan Anda tidak baik, sebaiknya tidak usah datang ke sana. Bisa-bisa kendaraan Anda terjungkal saat terpaksa melintasi kubangan besar. Untung, jalan itu kering. Saya tidak bisa membayangkan kalau habis hujan turun.

Di kiri kanan jalan terlihat tambak milik warga yang masih terbengkalai sehabis dihajar tsunami Desember lalu. Warga belum mengerjakan tambak yang tadinya digunakan untuk memelihara ikan bandeng dan kerapu itu. Jauh sebelumnya, warga pernah pelihara udang windu juga. Tapi kebanyakan gagal, karena terserang virus.

Menjadi petani tambak memang menjadi sumber mata pencaharian utama warga selain nelayan dan petani sawah. Tak heran, dari 153 hektar luas desa, lebih setengahnya atau sekitar 60-70 hektar digunakan warga menjadi tambak ikan bandeng dan kerapu.

Sekarang tambak-tambak itu terbengkalai karena warga tak punya duit untuk merekondisinya. Endapan lumpur berkadar garam tinggi yang dibawa gelombang tsunami masih mendominasi tambak. Untuk membersihkan atau mengorek lumpur tersebut pemilik tambak mesti membayar ongkos Rp 35.000 untuk areal seluas 5 x 5 meter atau satu sumur, istilah penduduk setempat.

Jangan mengira tidak ada kendala lain. Meski mampu membayar, kesulitan berikutnya adalah saluran air. Memang sudah ada NGO asing yang membantu membuatkan saluran air untuk mengairi tambak. Tapi masih jauh dari cukup. Selain itu, persoalan modal untuk membeli bibit adalah momok utama. Makanya jangan heran kalau warga memilih untuk menelantarkan tambak begitu saja.

Tapi ada juga warga yang tetap optimis untuk bekerja. Setidaknya untuk bangkit untuk mengejar rejeki yang sempat dibawa arus tsunami. Misalnya Ahmad Saleh itu. Bapak lima anak ini setiap hari bekerja untuk memperbaiki tambaknya seluas lima hektar.

“Daripada saya berdiam di barak bisa stres. Apalagi kalau teringat dua anak saya yang meninggal dibawa tsunami,” katanya.

Hari demi hari, pria berkumis lebat ini mengerjakan tambaknya yang dibantu saudaranya. “Lumayanlah, sedikit lagi sudah bisa digunakan. Cuma, saya bingung darimana dapat modal beli bibitnya.”
Modal usaha menjadi kendala utama di sini.

***

Di Kuala Keureutoe Timur saya melihat pembangunan 206 unit rumah itu berjalan lancar. Menurut keterangan Thalib, sekretaris desa, rumah-rumah itu dibagi menjadi tiga blok. Rumah permanen ini, tipenya 36 atau ukuran 5×7 meter. Bahan yang digunakan tidak sembarangan. Batunya bagus, dan kosennya dari kayu berkualitas lumayan. Rumah itu memiliki dua kamar tidur, ruang tamu, dan kamar mandi kecil di belakang rumah. Malah masing-masing pintu dilengkapi dengan sumur bor. Enaknya, rumah itu dibangun memiliki halaman. Tidak berdempet layaknya rumah bantuan.

Proses pembangunan sudah berjalan sekitar sebulan lebih. Targetnya, kata Sekdes selesai dalam empat bulan. Melihat kondisi saat itu, kalau berjalan lancar, saya memperkirakan seluruh rumah akan selesai dalam tiga bulan mendatang.

Rumah-rumah itu dibangun di atas lahan milik masing-masing warga. Makanya, di setiap rumah ditempeli nama pemiliknya. Kata Pak Geuchik, lokasi rumah asli (sebelum dihantam tsunami) warga tak berubah. Memang beberapa rumah berpindah, karena lokasinya sudah tidak aman untuk ditinggali. Prosesnya dilakukan dengan cara musyawarah. Enak sama enak.

“Kampung kami memang termasuk mendapat rejeki bagus. Warga patut bersyukur,” kata Thalib lagi.
Bagaimana tidak, di tempat lain untuk mendapat barak penampungan saja susah, di sini warga malah dapat bantuan rumah permanen. Sementara pembangunan berlangsung, warga tinggal di barak di Lapang, Desa Matang Tunong, Kecamatan Tanah Pasir, sekitar 7 kilometer dari kantor kecamatan.

Total ada 15 barak di lokasi itu, masing-masing barak memiliki 12 kamar seluas sekitar 5×4 meter. Di depan pintu kamar ada koridor selebar sekitar 1 meter. Di situ warga meletakkan peralatan masak-memasak. Saya berkunjung ke barak itu pada Rabu (13/7) siang. Hampir tidak ada warga laki-laki. “Ada yang pulang kampung, atau mengambil jadup ke Tanah Pasir,” kata seorang ibu yang saya jumpai.

Penghuni barak juga rutin mendapatkan bantuan peralatan kebutuhan sehari-hari. Mereka juga dapat jatah beras sebanyak 12 kg/ per jiwa/ bulan. Malah, kelompok ibu-ibu dan remaja putri mendapat bantuan 1 unit mesin jahit untuk setiap kelompok.

Itulah sebagian rejeki seperti yang dikisahkan Thalib.

Tapi pembangunan rumah-rumah itu bukan tanpa hambatan. Awalnya, sempat terjadi peristiwa kontroversial yang sempat menghiasi halaman surat kabar. Ceritanya, seperti dikisahkan Thalib, Maret lalu musyawarah Desa Kuala Keureutoe Timur disaksikan unsur Muspika Kecamatan, menghasilkan kesepakatan agar seluruh kepala keluarga warga desa membayar Rp 150.000 untuk biaya pengurusan sertifikat tanah dan membeli kelebihan lahan untuk membangun meunasah, pesantren, dan poliklinik desa. Syarat sertifikat itu sendiri adalah permintaan NGO asing yang menjadi pendonor.

Warga saat itu setuju. Dana lalu dikumpulkan. Tapi prosesnya tidak semulus yang diperkirakan. Selain karena warga tidak punya duit banyak, pengutipan uang untuk keperluan sertifikasi tidak dibolehkan karena sudah ditalangi pemerintah. Intinya, pembuatan akta tanah korban tsunami bebas biaya.

Tapi warga tak punya pilihan lain. Siapa sih yang tak kepingin punya rumah bagus hanya dengan mengeluarkan biaya Rp 150.000? Walau sampai ada yang terpaksa menjualkan beras jatah hidup. Uang pun terkumpul dan malah sudah sempat digunakan untuk membayar biaya penyambutan unsur Muspika saat peletakan batu pertama oleh Camat Tanah Pasir.

Berita ini lalu sampai ke telinga Pejabat Bupati Aceh yang baru dilantik, Tarmizi Abdul Karim. Ia terkejut saat mengetahui adanya pengutipan dana tersebut. Ia lalu memerintahkan camat setempat segera mengembalikan uang pengungsi tersebut.

“Perintah ini jelas membuat kami kelimpungan. Karena desa sudah terlanjur membeli kelebihan lahan milik Abdul Amin (juga warga desa) untuk keperluan pembangunan meunasah, pesantren, dan poliklinik desa. Tapi uang tetap mesti dikembalikan seluruhnya,” ujar Geuchik Hasballah.

Tak sampai sebulan setelah pengutipan, seluruh uang kembali dipulangkan kepada warga desa. Pemulangannya dilakukan di Kantor Camat Tanah Pasir.

“Total utang desa sebesar Rp 6 juta. Untunglah merupakan pinjaman lunak dari Pak Amin. Jadi tidak ada batas pengembaliannya,” tambah Hasballah. Sekarang ini kas desa sudah berhasil mengumpulkan duit pengembalian utang sebesar Rp 2 juta. Sisanya, sedang dipikirkan.

Adapun proses sertifikasi itu sendiri masih dalam proses pengurusan. Di tingkat kecamatan sebenarnya sudah selesai, tapi di tingkat desa masih banyak kekurangan. Maklum saja, sistem yang mereka gunakan manual dan darurat. Keterangan sebagai pemilik sah hanya dibuktikan lewat surat yang tersisa. Selebihnya, hanya mengandalkan keterangan saksi yang menyatakan orang yang bersangkutan memang pemilik tanah yang sah.

Jangankan karena tsunami, dalam kondisi normal saja jangan terlalu berharap penduduk memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah. Biasanya, mereka mendapat rumah sebagai warisan turun temurun dari orangtuanya. Jarang penduduk desa terpikir untuk membuat sertifikat. Sertifikat tanah adalah barang langka.

Uang sudah kembali seluruhnya, pembangunan rumah berjalan seperti yang direncanakan.

Donatur yang baik hati itu sepertinya tidak mau ambil pusing. Setelah permintaan sertifikat tanah dipenuhi penduduk mereka lalu menjalankan program. Ada beberapa kali bule Jerman datang ke Kuala Keureutoe Timur untuk survei lokasi. Prosesnya tidak ribet. Tak sampai sebulan pembangunan dimulai. Penduduk desa dilibatkan. Masing-masing pemilik rumah diwajibkan untuk ikut membantu.

“Biar mereka ikut mengawasi pembangunan. Jangan nanti komplain setelah bangunan selesai,” kata Pak Geuchik.

Sayangnya itu tadi. Entah karena alasan susahnya berkomunikasi dengan orang Jerman atau karena hal lain aparat desa tidak mengetahui alamat pasti NGO Help yang membantu mereka. Sekretaris Kecamatan Tanah Pasir juga mengaku tidak tahu. Padahal saya butuh konfirmasi dari mereka soal pembangunan rumah itu. Berapa biaya yang dihabiskan untuk membangun tiap unit rumah, bestek bangunan, target selesai, sumber dana, dan kontraktor yang membangun rumah.

Karena tidak berhasil mendapat info tersebut di Tanah Pasir, saya lalu balik ke Lhokseumawe untuk mencari tahu. Mungkin ada teman-teman NGO yang mengetahuinya, pikir saya. Atau mungkin beruntung bertemu dengan mobil staf mereka di kota. Saya lalu mencoba mencari tahu ke beberapa teman di Jakarta dan Medan. Tapi hasilnya nihil.

Sepanjang sore saya coba telusuri kantor beberapa NGO asing. Dari satu alamat kantor pencarian berkembang ke alamat kantor lain. Sampai akhirnya saya menemukan satu kantor lembaga kerjasama Pemerintah RI–Jerman yang bertugas mengoordinasikan seluruh aktivitas NGO Jerman di Aceh Utara. Sialnya, lagi-lagi mereka tidak mengenal NGO bernama Help!

“Kami tidak pernah dengar. Yang ada cuma Maltesser,” kata seorang staf mereka.

Malamnya, saya coba cek melalui search engine di internet. Berbagai kata kunci saya coba. Tapi tetap nihil. Nama NGO ini tidak muncul sama sekali. Hal ini tentu saja memancing tanda tanya besar. Dua jam lebih waktu saya habiskan di warnet untuk mencari. Tapi tetap tidak ketemu.

Besoknya, Kamis (15/7) pagi saya coba tanya ke bagian Humas Kantor Bupati Aceh Utara. Tapi lagi-lagi mereka tak punya data soal NGO asing yang melakukan operasi kemanusiaan di sana. “Coba cek ke bagian umum,” kata seorang ibu staf humas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s